Pemda Mubar Ungkap Pelaku Penyerobotan Lahan Di Kampung Tolimbo

2702
Bupati Muna Barat LM.Rajiun Tumada bersama Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho saat menemui masyarakat  kampung Tolimbo desa tangkumaho,Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat.

MUNABARAT,SULTRA.NUL-NUL.COM -Beberpa hari yang lalu masyarakat Desa Tangkumaho Kampung Tolimbo,Kecamatan Napano Kusambi di gegerkan dengan adanya penggusuran lahan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.Kejadian tersebut tepatnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019

Tindakan tersebut membuat masyarakat geram, mereka sontak menyita alat berat (Buldoser) sebagai alat bukti sekaligus  sebagai jaminan dan melaporkan kepada pihak kepolisian.

Penggusuran lahan tersebut menyita perhatian dari beberpa kalangan,mulai dari aktivis,anggota DPRD bahkan pemerintah Daerah Kabupaten Mubar. Pasalnya penggusuran lahan diwilayah kekuasan LM.Rajiun itu terkesan misterius. Oknum yang melakukan pengrusakan tidak melakukan kordinasi dengan pemerintah di wilayah tersebut.

Terkait masalah tersebut Bupati Mubar LM.Rajiun Tumada langsung turun lapangan dan menemui masyarakat. Ia  mengaku telah melakukan rapat UPL Wilayah Enam Kehutanan Prov.Sultra Wilayah Muna dan Mubar. Berdasarkan hasil Rapat tersebut pihak Kehutanan Prov.Sultra menyampaikan bahwa yang melakukan operasi di Kampung Tolimbo Desa Tangkumaho Kecamatan Napano Kusambi adalah koperasi Serba Usaha Kulidawa Wuna yang di ketuai oleh Sdr Nasrul yang mana izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang berada di wilayah Kab.Muna Barat seluas 200 Ha dan dikuasai 43 kepala keluarga.

Baca Juga:  Anak Jokowi, Gibran Rakabuming, Bergabung ke PDIP

“Ini yang melakukan penggusuran adalah Koperasi Serba Usaha Kulida Wuna. Nanti kita akan mediasi pihak perusahaan. kita panggil di forum karena masyarakat sudah diwakili oleh forum bersama kepala desa,Polri TNI”,jelas Rajiun saat menemui masyarakat di lokasi penggusuran lahan dikampung Tolimbo,selasa (5/11/2019).

Rajiun juga merasa geram dengan tindakan perusahaan tersebut karena melakukan aktivitas tampa melalui kordinasi dengan pemerintah setempat.

“Seharusnya sebelum melakukan aktivitas terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan pemda Mubar. Komunikasi di pemerintah desa,melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kemudian mencari titik temunya dan tidak bisa main seperti ini”,tukasnya.

Menurutnya Langkah yang dilakukan selama ini termasuk ilegal dan dapat berdampak hukum. Ia mengaku sampai saat ini pihak perusahaan belum melakukan kordinasi. Olehnya itu kata dia Pemda Mubar sepakat dengan usulan masyarakat bahwa alat berat Buldoser sebagai jaminan penyelesaian masalah ini.

Baca Juga:  RUU KUHP Dinilai Langgar HAM, Langkah Jokowi Tunda Pengesahan Tepat

“Kalau masalah tidak selesai tidak akan di keluarkan alat beratnya”,tegasnya.

Ditempat yang sama , Kapolres Muna AKBP Debby Asri Nugroho berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia meminta kepada masyarakat agar menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian,Pemda mubar dan Perwakilan Forum masyarakat napano kusambi.

“Sebagai ketua Kamtibmas wilayah muna Saya akan bertanggung jawab tentang permasalahan lahan dan berjanji akan menuntaskan masalah ini. Masyarakat desa tangkumaho, desa kombikuno dan desa latawe kami menjamin bagi warga yang mempunyai lahan akan diganti rugi”,tegas kapolres muna.