Kesbangpol Mubar Amini Calon Kades Yang Gunakan Money Politik di Diskualifikasi

1522
Ilustrasi

MUNA BARAT,SULTRA NUL-NUL.COM- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Muna Barat (Mubar) La Ode Andi Muna mengamini calon Kepala Desa (Cakades) yang menggunakan Politik Uang  (money politik) pada saat kampanye di masyarakat di dislualifikasi.

Menurutnya Money Politik merupakan salah satu tindakan yang dapat meruntuhkan nilai-nilai demokrasi. Sehingga kata dia, perlu ada efek jera bagi para calon kades yang melakukan Money politik pada pemilihan Kepala Desa serentak kedepannya.

“Pada intinya Kesbangpol Mubar Sepakat Soal itu, Karena Money politik juga merupakan cikal bakal lahirnya pemimpin yang korup”,terangnya.

Ia meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak menerima iming-iming atau pemberian untuk memilih salah satu calon Kepala desa.

“Masyarakat harus jadi corong untuk memberantas money politik. pililah pemimpin yang memiliki program untuk membangun desa tanpa politik uang”,imbuhnya.

Baca Juga:  Respon Najwa Shihab Saat Dengar Alasan Kemenpora Jadi Tersangka KPK

Andi Muna Juga mengakui bahwa, selain merusak nilai-nilai demokrasi,politik uang juga bisa menumbuhkan bibit-bibit konflik di tengah masyarakat.

“Ini juga bisa berdampak pada situasi kamtibmas, makanya Kesbangpol juga semaksimal mungkin mengidentifikasi dan mengantisipasi hal-hal tersebut”,tuturnya.

Selain Politik Uang ,Tokoh pemekaran Kab.Mubar itu juga menghimbau kepada seluruh Calon Kades di Mubar agar tidak menggunakan Minuman Keras (Miras) pada saat melakukan kampanye.

“Mereka sudah membuat Surat Pernyataan dan disetor di Kesbangpol. Kalau terbukti menggunakan Miras nanti ada sanksinya dan bisa jadi di diskualifikasi”,tegasnya.

Larangan Penggunaan Miras pada saat kampanye merupakan langkah untuk mengantisipasi kekacauan ditengah masyarakat. Olehnya itu,selain dilarang, calon kades juga ditekankan untuk berpartisipasi menghimbau kepada masyarakat agar kebiasaan miras bisa di kurangi.

Baca Juga:  Dana Tambahan Infrastruktur di Papua 2020 Naik Jadi Rp 2,85 T

“Mereka juga bertanggung jawab atas keamanan di wilayah masing-masing,karena kita berharap Pilkades Serentak Kedepan bisa berjalan dengan baik Aman Damai dan Kondusif”,Pungkasnya.

Terkait hal Sanksi Money Politik Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Mubar,Bahrun L.Siharis mengaku bahwa dalam regulasi dan undang-undang sanksi politik uang tidak di atur secara rinci. Olehnya itu pihaknya menyerahkan kepada panitia tingkat desa untuk membuat sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara bersama calon kepala desa disaksikan oleh BPD dan masyarakat.

“Berita Acara itu nantinya menjadi landasan hukum, ketika ada oknum atau tim calon kades, atau calon Kades terbukti menggunakan money politik uang pada saat kampanye “,terangnya.

Baca Juga:  Jokowi Tanggapi Penolakan Sejumlah Revisi UU

Selaku panitia tingkat Kabupaten, Ia mengaku sepakat dengan pemdapat Kesbangpol Mubar, Bahwa ,Tim sukses salah satu Calon kades yang terbukti menggunakan politik uang untuk kepentingan Salah satu kandidat harus di diskualifikasi.
“Karena ini keresahan masyarakat secara keseluruhan. Jadi kita harapkan panitia tingkat desa bisa menginisiasi hal itu,melalui musyawarah bersama calon kepala desa dan dintuangkan dalam berita acara”,Terang Bahrun

Menurutnya politik uang merupakan salah satu keresahan masyarakat Mubar pada Pilkades serentak kedepan.Olehnya itu pihaknya mendorong masyarakat agar terus berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

“Peran masyarakat sangat penting untuk mengawal pilkades yang bersih,jujur dan adil”,tutupnya.